JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan pemadanan data calon penerima bantuan rumah rusak akibat bencana di Sumatera.
Dari 46 kabupaten/kota yang mengirimkan data, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan valid dan terverifikasi untuk prioritas penerimaan bantuan. Validasi ini menjadi langkah awal pemerintah agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran dan efektif.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi pascabencana.
Data ini dikembangkan agar terintegrasi dan dapat dimanfaatkan lintas kementerian serta lembaga. Tujuannya agar distribusi bantuan rumah terdampak bencana lebih akurat dan terkoordinasi.
Amalia menambahkan, dari 115.417 record awal yang diterima terdapat sejumlah NIK kosong, tidak sesuai format, duplikat, atau tidak padan.
Pemadanan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menghasilkan 94.205 NIK unik yang sesuai. Dari jumlah ini, 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota siap menjadi penerima bantuan pemerintah.
Hasil Pemadanan dan Verifikasi
Dari 25 kabupaten/kota yang data penerimanya ditandatangani tiga pihak, diperoleh 28.259 keluarga unik. Tingkat kerusakan rumah pun diidentifikasi pada 27.173 keluarga. Data menunjukkan 46,44 persen mengalami kerusakan ringan, 20,24 persen kerusakan sedang, dan 25,55 persen kerusakan berat.
Selain itu, terdapat 202 keluarga yang rumahnya hanyut, 1.909 keluarga mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga kerusakannya belum dapat ditentukan.
"Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi," jelas Amalia. Langkah ini memastikan tidak ada keluarga terdampak yang terlewat dari bantuan.
BPS terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring masuknya SK dari kepala daerah, kepala kejaksaan negeri, dan kapolres. Proses ini memastikan bahwa setiap penerima bantuan tercatat dengan benar. Sistem koordinasi ini menjadi tolok ukur keberhasilan penyaluran bantuan rumah.
Koordinasi dan Skema Pengelolaan Data
Sebagai koordinator pengelolaan data Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan dua skema pengelolaan data, yaitu prabencana dan pascabencana.
Tahap pascabencana meliputi respon cepat data, pengumpulan data dari kementerian terkait, dan pengembangan dashboard data tunggal. Strategi ini membantu pemerintah memantau kondisi masyarakat terdampak secara real-time.
Pengelolaan data ini bertujuan agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Selain itu, skema ini mempermudah analisis tren kerusakan dan distribusi bantuan. Dengan data tunggal, pemerintah dapat menyusun prioritas dan strategi rehabilitasi yang lebih efektif.
BPS juga menekankan pentingnya interoperabilitas data antar lembaga. Data yang terintegrasi memudahkan koordinasi lintas instansi. Hal ini menjadi kunci agar bantuan dapat tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Pendataan Lapangan dan Mahasiswa Terlibat
Untuk mendukung pendataan, BPS menurunkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Mahasiswa bertugas mengumpulkan data langsung di lapangan. Pendekatan ini memastikan kondisi masyarakat terdampak terdata secara akurat dan tidak ada yang terlewat.
" Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan," ujar Amalia. Pendataan lapangan ini juga memberikan gambaran kondisi riil rumah terdampak bencana. Data yang diperoleh menjadi dasar validasi dan prioritas penyaluran bantuan.
Selain mahasiswa, BPS berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau data secara berkala. Kolaborasi ini memastikan setiap SK penerima bantuan terverifikasi. Pendekatan ini mengurangi risiko ketidaktepatan dalam distribusi bantuan rumah.
Manfaat Data Tunggal Bencana
Data tunggal bencana memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat lebih cepat. Dengan data yang valid, bantuan rumah dapat disalurkan kepada keluarga yang benar-benar terdampak. Selain itu, data ini juga menjadi referensi perencanaan jangka panjang untuk mitigasi bencana berikutnya.
Pemanfaatan data ini diharapkan meningkatkan efisiensi program rehabilitasi pascabencana. Data yang akurat memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas secara tepat. Hasilnya, sumber daya bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat terdampak.
Amalia menekankan bahwa validasi data merupakan kunci keberhasilan program. Tanpa data yang terverifikasi, bantuan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, proses pemadanan, verifikasi, dan validasi akan terus berjalan hingga semua SK terkonfirmasi.
Harapan Pemerintah dan Dampak Rehabilitasi
Pemerintah berharap bantuan rumah yang disalurkan berdasarkan data tunggal bencana dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. Dengan data akurat, pembangunan rumah baru dapat difokuskan pada keluarga yang membutuhkan. Proses ini diharapkan mempercepat rehabilitasi sekaligus meningkatkan kualitas hunian pascabencana.
Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam pendataan lapangan juga memberikan pengalaman praktis bagi generasi muda. Hal ini sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan bencana.
Dengan sinergi data, pemerintah, dan masyarakat, proses rehabilitasi rumah terdampak bencana di Sumatera dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
